Wabup Heroaldi: Imbau Warga Sambas Jangan Terprovokasi Hoaks

Wabup Heroaldi Djuhardi Alwi 

Sambas, Lidik.co

Arus informasi yang tidak terverifikasi kembali menguji ketahanan ruang publik di Kabupaten Sambas. Sejumlah narasi yang beredar di media sosial, khususnya Facebook, memunculkan tudingan serius terhadap Bupati Sambas, Satono—dari isu penjualan lahan untuk menutup utang Pilkada hingga Rp37 miliar, hingga rencana perluasan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikaitkan dengan kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Narasi tersebut bahkan berkembang liar, menyerempet pada spekulasi yang mengaitkan kebijakan daerah dengan tekanan fiskal pusat, hingga membawa-bawa nama Presiden RI, Prabowo Subianto. Pada titik ini, batas antara kritik, opini, dan disinformasi menjadi kabur—dan di situlah publik kerap menjadi korban pertama.

Wakil Bupati Sambas, Heroaldi, memilih tidak larut dalam kegaduhan. Ia menegaskan bahwa setiap informasi yang beredar semestinya diuji, bukan langsung diyakini. Sikap ini bukan sekadar respons administratif, melainkan penegasan bahwa ruang publik tidak boleh dikuasai oleh asumsi yang belum terverifikasi.

Dalam konteks itu, peran elemen masyarakat sipil menjadi krusial. Heroaldi mengapresiasi langkah Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Sambas yang cepat mengeluarkan pernyataan bantahan atas isu yang beredar. Klarifikasi semacam ini menjadi penyeimbang penting di tengah derasnya arus informasi yang kerap tidak melalui proses verifikasi jurnalistik.

“Terima kasih kepada DPC Gabungan Wartawan Indonesia Sambas yang telah memberikan himbauan kepada masyarakat luas agar tidak mempercayai isu hoaks yang ditujukan kepada Bupati Satono,” ujarnya.

Lebih jauh, Heroaldi mengingatkan bahwa serangan terhadap satu figur dalam pemerintahan tidak berdiri sendiri. Dalam konstruksi kepemimpinan daerah, ia menilai Satono-Hero merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga setiap narasi yang menyasar satu pihak pada akhirnya berdampak pada stabilitas pemerintahan secara keseluruhan.

Di tengah situasi tersebut, ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Bagi Heroaldi, menjaga kewarasan publik dalam menyaring informasi sama pentingnya dengan menjaga ritme pembangunan itu sendiri.

“Kepada masyarakat Sambas agar tidak mudah termakan isu hoaks. Percayalah, kami akan terus bekerja mewujudkan Sambas Berkah Berkemajuan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa dalam kurun waktu lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, berbagai terobosan telah diupayakan. Jaringan yang dibangun hingga tingkat kementerian, menurutnya, menjadi salah satu pintu masuk bagi percepatan pembangunan daerah.

“Saya salut dengan Bupati Satono yang memiliki jaringan luas hingga ke tingkat kementerian. Ke depan akan banyak program pembangunan yang masuk ke Sambas,” ungkapnya.

Namun demikian, ruang kritik tetap terbuka. Pemerintah daerah, kata dia, tidak anti terhadap perbedaan pendapat, selama disampaikan secara konstruktif dan berbasis data.

“Kita menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun tentu harus bersifat membangun dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Di titik ini, publik dihadapkan pada pilihan sederhana namun menentukan: menjadi konsumen informasi yang pasif, atau menjadi warga yang kritis dan bertanggung jawab. Sebab pada akhirnya, kualitas demokrasi daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh cara masyarakat memperlakukan informasi.