Tenaga Ahli Proyek Pemerintah: Hadir di Dokumen, Menghilang di Lapangan

Foto ilustrasi oleh AI

Tenaga Ahli Proyek Pemerintah: Hadir di Dokumen, Menghilang di Lapangan

Keberadaan tenaga ahli dalam proyek pemerintah bukan sekadar formalitas administrasi. Mereka merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian mutu yang dirancang untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, memenuhi standar keselamatan kerja, tepat waktu, dan menghasilkan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Namun fakta yang kerap ditemui di lapangan memunculkan pertanyaan serius. Apakah seluruh tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen tender dan kontrak benar-benar hadir menjalankan tugasnya? Ataukah sebagian hanya hadir di atas kertas untuk memenuhi persyaratan administrasi dan memenangkan proyek?

Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam berbagai proyek yang dibiayai melalui APBN maupun APBD, masyarakat dan sejumlah pihak yang melakukan pemantauan lapangan sering kali kesulitan menemukan keberadaan tenaga ahli sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak. Nama mereka ada, jabatannya tercantum, biaya untuk keberadaannya dialokasikan, namun aktivitas dan perannya di lapangan nyaris tidak terlihat.

Fenomena ini patut menjadi perhatian serius. Sebab tenaga ahli bukan sekadar pelengkap dokumen. Mereka memiliki fungsi strategis dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan. Mulai dari pengendalian mutu, pengawasan teknis, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, hingga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan proyek.

Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi serupa tidak jarang dikaitkan dengan dugaan praktik peminjaman nama tenaga ahli untuk memenuhi syarat tender. Jika dugaan tersebut benar terjadi, maka muncul pertanyaan berikutnya: siapa yang sebenarnya menjalankan fungsi tenaga ahli di lapangan? Dan apakah negara memperoleh manfaat dari anggaran yang telah dialokasikan untuk membiayai keberadaan mereka?

Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran administrasi semata. Ketika tenaga ahli tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, maka risiko terhadap kualitas pekerjaan menjadi semakin besar. Kesalahan teknis yang seharusnya dapat dicegah sejak awal berpotensi lolos tanpa koreksi. Material yang tidak sesuai spesifikasi, metode pelaksanaan yang menyimpang, hingga pekerjaan yang tidak memenuhi standar mutu dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan profesional.

Tidak hanya itu, petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tercantum dalam kontrak juga kerap menjadi sorotan. Dalam sejumlah proyek, penerapan standar K3 masih jauh dari harapan. Pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap, papan informasi keselamatan minim, sementara petugas yang bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan kerja tidak selalu terlihat menjalankan fungsi pengawasannya.

Keberadaan konsultan pengawas dan pejabat teknis lainnya juga layak mendapat perhatian. Dalam sistem pengadaan pemerintah, setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Namun pengawasan yang hanya mengandalkan laporan administrasi tanpa verifikasi lapangan berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan yang sulit terdeteksi sejak dini.

Lebih jauh lagi, persoalan ini menyangkut akuntabilitas penggunaan uang negara. Publik berhak mengetahui apakah tenaga ahli yang dibiayai melalui anggaran proyek benar-benar bekerja sesuai tugasnya atau hanya menjadi nama yang dicantumkan dalam dokumen kontrak. Sebab setiap komponen biaya yang dibayarkan menggunakan uang negara wajib dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.

Karena itu, verifikasi terhadap keberadaan tenaga ahli tidak cukup hanya berdasarkan tanda tangan dalam daftar hadir, laporan mingguan, maupun dokumentasi yang disusun secara administratif. Yang lebih penting adalah memastikan mereka benar-benar berada di lapangan, menjalankan fungsi pengawasan, memberikan arahan teknis, dan terlibat dalam proses pengendalian mutu pekerjaan.

Pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, inspektorat, auditor, hingga aparat penegak hukum perlu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan ini. Pemeriksaan terhadap proyek seharusnya tidak berhenti pada volume pekerjaan dan serapan anggaran, tetapi juga menyentuh aspek sumber daya manusia yang menjadi bagian dari kontrak.

Transparansi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Data tenaga ahli, jadwal penugasan, laporan kegiatan, hingga dokumentasi kehadiran di lapangan seharusnya dapat diverifikasi secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut sekaligus menjadi instrumen pengawasan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.

Pada akhirnya, pembangunan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai kontrak maupun megahnya hasil pekerjaan. Yang lebih penting adalah integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaannya. Sebab ketika tenaga ahli hanya hadir dalam dokumen administrasi namun sulit ditemukan di lapangan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya mutu sebuah proyek, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara itu sendiri.

Tulisan ini tidak ditujukan kepada proyek, instansi, perusahaan, maupun individu tertentu. Namun menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara nyata, termasuk terhadap keberadaan dan kinerja tenaga ahli yang menjadi bagian dari kontrak pekerjaan.