Video Editan Menyesatkan, Sambas Tidak Kolaps Justru Diapresiasi
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kam, 11 Jun 2026
Sambas, Lidik.co – Potongan video rapat kerja (Raker), rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait permasalahan PPPK dan honorer yang beredar di media sosial menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, Kamis (11/6/2026).
Dalam video yang tersebar di Facebook, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan seolah menyebut Kabupaten Sambas sebagai satu-satunya daerah yang kolaps. Padahal, dalam rapat tersebut Norsan justru menyampaikan bahwa Sambas menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Kalbar yang mampu menekan belanja di bawah 30 persen, yakni 28,88 persen.
Norsan menjelaskan bahwa beban belanja daerah terutama dipengaruhi oleh PPPK dan TKD. Ia menegaskan bahwa enam kabupaten/kota lain di Kalbar hampir kolaps karena kesulitan membayar PPPK, sehingga pemerintah provinsi harus membantu dengan pinjaman bank daerah.
Klarifikasi Resmi
Kepala Dinas Kominfo Sambas, Riza Sunanda, menegaskan bahwa video yang beredar telah diedit sehingga berpotensi menimbulkan makna berbeda. “Kami menghimbau masyarakat untuk cerdas dalam membaca berita dengan merujuk pada sumber resmi,” ujarnya melalui unggahan di akun Diskominfo Sambas.
Ketua DPC GWI Sambas, Radiman Lah, juga mengingatkan masyarakat agar bijak bermedia sosial. “Jangan mudah percaya dengan narasi yang bersifat membuka hal-hal buruk melalui unggahan video. Verifikasi terlebih dahulu kebenarannya,” katanya.
Dampak Hoaks
Penyebaran video editan ini berpotensi menimbulkan keresahan publik dan merusak nama baik daerah. Di era digital, manipulasi konten sangat mudah dilakukan, sehingga masyarakat dituntut lebih kritis dalam menerima informasi.
Kesimpulan
Fakta rapat menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas justru diapresiasi karena mampu menekan belanja di bawah 30 persen. Narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan isi rapat dan berpotensi menyesatkan.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar