Warga Pertanyakan Janji Pengelola BTS Indosat di Dusun Sadayan

Warga Sadayan foto bersama di rumah Rijal

Sambas, Lidik.co – Warga Dusun Sadayan RT 08 RW 03 Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas mempertanyakan sejumlah janji yang disebut pernah disampaikan pihak pengelola BTS jaringan telekomunikasi Indosat sebelum pembangunan tower dilakukan di lingkungan mereka, Selasa (9/6/2026).

Menurut keterangan warga, sebelum BTS dibangun terlebih dahulu dilakukan sosialisasi yang melibatkan pihak pengelola, pemerintah desa dan masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Saat itu disebutkan pembangunan BTS baru dapat direalisasikan apabila mendapat persetujuan warga terdampak.

Warga menyebut terdapat 11 kepala keluarga (KK) yang berada di sekitar lokasi pembangunan BTS tersebut. Dalam proses sosialisasi, warga mengaku sempat dijanjikan sejumlah bentuk bantuan sosial dan dukungan kegiatan masyarakat.

“Ya pihak pengelola BTS Indosat janji jika hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari kemerdekaan HUT RI dan malam pergantian tahun mereka akan bantu baik berupa uang maupun barang,” ujar Yanti, salah seorang warga.

Keterangan serupa juga disampaikan Rizal, warga yang mengaku ikut terdampak keberadaan BTS tersebut. Menurutnya, saat proses sosialisasi pihak pengelola sempat menyampaikan adanya bantuan apabila terjadi gangguan terhadap perangkat elektronik milik warga di sekitar lokasi tower.

“Jika ada gangguan seperti televisi rusak atau jaringan wifi terganggu maka perusahaan akan membantu memperbaikinya. Selain itu juga dijanjikan bantuan sebesar Rp500 ribu per tahun,” ungkap Rizal.

Namun, warga mengaku hingga kini berbagai janji tersebut belum terealisasi. Rizal mengatakan keluhan itu sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah desa, namun belum membuahkan hasil yang diharapkan warga.

Menurut pengakuan masyarakat setempat, BTS tersebut merupakan jaringan telekomunikasi milik Indosat. Hal itu juga dibenarkan Kepala Desa Tangaran, Idrus.

“Ya ini memang benar BTS Indosat,” singkat Idrus saat dikonfirmasi.

Idrus juga mengakui bahwa lokasi berdirinya BTS tersebut berada di atas tanah miliknya. Meski demikian, ia membantah adanya janji bantuan sebagaimana yang disampaikan warga.

“Pemilik BTS ini tidak pernah menjanjikan bantuan-bantuan seperti yang disebut warga. Tapi kalau ada keinginan bantuan silakan buat proposal dan ajukan kepada perusahaan,” jelasnya.

Sementara itu, warga lainnya bernama Munah mengaku kecewa karena sejak BTS selesai dibangun pada 2023 hingga memasuki tahun 2026 belum ada realisasi bantuan sebagaimana yang mereka pahami saat sosialisasi awal.

“Pembangunan dimulai sejak tahun 2023 dan sampai sekarang belum ada satu pun janji yang terealisasi kepada kami,” ujarnya.

Selain persoalan bantuan, warga juga mengeluhkan aktivitas keluar masuk petugas pemeliharaan BTS yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan permukiman. Hal itu disebabkan tidak adanya akses jalan khusus menuju lokasi tower sehingga petugas disebut kerap melintas di samping hingga belakang rumah warga.

“Kadang ada orang yang tidak kami kenal lewat begitu saja menuju belakang rumah. Kami tidak tahu mereka siapa karena tidak ada pemberitahuan,” ungkap seorang warga.

Warga berharap setiap petugas yang melakukan pemeliharaan BTS terlebih dahulu berkoordinasi dengan ketua RT setempat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ketua RT 08, Ani Reini, yang mengaku sempat ditunjuk menjaga area BTS juga menyebut dirinya belum pernah menerima insentif sejak tower selesai dibangun.

“Ya saya diminta mengurus dan menjaga BTS ini, tapi sampai sekarang belum pernah menerima insentif,” terangnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas, Riza Sunanda, mengaku tidak mengetahui adanya pembangunan BTS tersebut.

“Kami di Diskominfo malah tidak tahu ada pembangunan BTS Indosat di Desa Tangaran,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta tanggapan resmi dari pihak pengelola BTS maupun pihak Indosat terkait berbagai keluhan warga tersebut.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai amanat Undang-Undang Pers.