Bansos Tidak Salah Kadang Datanya Yang Bermasalah

Bansos Tidak Salah Kadang Datanya Yang Bermasalah

Di atas kertas, program bantuan sosial (bansos) selalu tampak sempurna. Anggaran tersedia, skema dirancang, dan niat pemerintah hampir selalu berpihak pada masyarakat yang membutuhkan. Namun di lapangan, cerita sering kali berbeda: bantuan meleset, penerima tak tepat, dan kepercayaan publik perlahan tergerus.

Masalahnya bukan semata pada kebijakan, melainkan pada fondasi yang menopangnya yakni data.

Untuk pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),  Pemerintahan Satono-Hero mendorong pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) SIKS-NG sehingga persoalan bansos yang selama ini tidak pernah jauh dari isu klasik yakni akurasi data bisa diatasi dengan baik.

Memang, data adalah segalanya. Ia menentukan siapa yang berhak menerima, siapa yang harus menunggu, dan siapa yang terlewat. Ketika data bermasalah, maka kebijakan sebaik apa pun akan kehilangan arah. Bantuan bisa jatuh ke tangan yang tidak lagi membutuhkan, sementara mereka yang benar-benar rentan justru tercecer di pinggir sistem.

Ironisnya, dinamika sosial ekonomi masyarakat bergerak jauh lebih cepat daripada pembaruan data itu sendiri. Warga yang dulunya masuk kategori miskin bisa saja telah bangkit, sementara yang sebelumnya mandiri justru terpuruk akibat tekanan ekonomi. Tanpa pembaruan yang konsisten dan menyeluruh, data hanya menjadi arsip masa lalu yang dipaksakan untuk menjawab kebutuhan hari ini.

Suara dari lapangan memperkuat realitas tersebut. Operator desa, sebagai ujung tombak pendataan, melihat langsung bagaimana ketidaksesuaian data dapat memicu ketegangan sosial, dari kecemburuan antar warga hingga tudingan ketidakadilan terhadap pemerintah. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut legitimasi kebijakan di mata publik.

Karena itu, langkah memperkuat kapasitas operator melalui bimtek patut diapresiasi. Namun, pelatihan saja tidak cukup. Diperlukan keberanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan jika itu berarti “mengulang dari nol” terhadap basis data yang sudah ada. Di sinilah komitmen pemerintah diuji: memilih jalan praktis mempertahankan data lama, atau mengambil langkah korektif demi akurasi jangka panjang.

Lebih jauh, pembaruan data tidak boleh berhenti sebagai proyek administratif tahunan. Ia harus menjadi sistem yang hidup dan adaptif, transparan serta terbuka terhadap koreksi. Tanpa itu, bansos akan terus berada dalam lingkaran masalah yang sama, yakni niat baik yang tersandung realitas.

Publik sebenarnya tidak pernah terlalu menuntut kesempurnaan, mereka hanya berharap keadilan. Dalam konteks bansos, keadilan itu dimulai dari satu hal paling mendasar yakni data yang benar dan akurat.

Kita sepakat bansos, pada hakikatnya tak pernah salah. Yang kerap bermasalah hanyalah siapa yang dicatat, dan siapa yang terlewatkan. Dan sekali lagi itu semakin memperkuat “Bansos Tidak Salah Kadang Datanya Yang Bermasalah”.