Wabup Sambas Sampaikan LKPJ 2025, Klaim Sejumlah Indikator Membaik
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sen, 30 Mar 2026
Wabup Heroaldi Sampaikan LKPJ 2025
Sambas, Lidik.co
Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi, mewakili Bupati Sambas, menyampaikan penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Senin (30/3/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memaparkan capaian kinerja selama satu tahun anggaran, sekaligus menjadikannya sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan daerah.
Tahun 2025, Pemkab Sambas mengusung tema pembangunan yang berfokus pada penguatan ekonomi inklusif, peningkatan daya saing daerah, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Arah kebijakan mencakup sektor pertanian, perluasan lapangan kerja, hingga upaya penurunan angka kemiskinan.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp2,08 triliun atau 97,74 persen dari target. Pemerintah daerah juga menyebut tengah mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk lewat digitalisasi pembayaran dan pemberian stimulus pajak.
Pendapatan tersebut digunakan untuk belanja daerah sebesar Rp2,05 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi Rp1,43 triliun, belanja modal Rp320,24 miliar, belanja tidak terduga Rp99,76 juta, serta belanja transfer Rp296,16 miliar.
Sejumlah indikator makro turut disampaikan mengalami perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 72,08 dan disebut sebagai yang tertinggi di tingkat kabupaten se-Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,74 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,91 persen.
Selain itu, jumlah desa mandiri dilaporkan meningkat, diikuti penurunan indeks risiko bencana dan membaiknya indeks reformasi birokrasi ke kategori BB. Pada sektor infrastruktur, kondisi jalan mantap mencapai 74,45 persen, dengan ketimpangan pendapatan yang relatif terkendali pada indeks gini 0,293.
Pemerintah daerah juga mengklaim terjadi penurunan angka kemiskinan, meski tidak dirinci dalam pemaparan tersebut. Sementara itu, indeks kualitas lingkungan hidup berada di angka 71,63 atau kategori sedang.
Data-data tersebut menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan pemerintah daerah. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada sejauh mana capaian itu dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.
- Penulis: Redaksi
- Editor: Radiman Lah
Saat ini belum ada komentar