LAKSRI Soroti Lonjakan Harga LPG 3 Kg di Sambas, Minta Distribusi Diusut

Foto istimewa oleh AI

Sambas, Lidik.co – Sejumlah warga di Kabupaten Sambas mengeluhkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi ukuran 3 kilogram yang dinilai jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelusuran awak media di sejumlah wilayah, Jumat (12/6/2026), terdeteksi harga LPG 3 kg di tingkat pangkalan maupun pengecer bervariasi mulai dari Rp25 ribu hingga Rp50 ribu per tabung, tergantung lokasi dan ketersediaan stok.

Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah yang selama ini bergantung pada LPG subsidi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Salah seorang warga Kecamatan Paloh berinisial Lai mengaku membeli LPG 3 kg seharga Rp25 ribu di tingkat pangkalan. Menurutnya, harga tersebut kembali meningkat ketika dijual di tingkat pengecer.

“Kalau di pangkalan Rp25 ribu. Tapi kalau sudah sampai di warung-warung kecil bisa jadi Rp35 ribu,” ujarnya kepada awak media.

Keluhan serupa juga disampaikan warga di Kecamatan Selakau. Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyebut harga LPG 3 kg di wilayahnya berkisar antara Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per tabung, bahkan dapat mencapai Rp50 ribu saat stok sulit diperoleh.

“Saya tadi beli di warung dekat rumah Rp35 ribu,” katanya sambil menunjukkan tabung gas yang baru dibelinya.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Sambas terkait HET LPG subsidi, harga resmi LPG 3 kg di Kecamatan Paloh ditetapkan sebesar Rp22 ribu per tabung, sedangkan di Kecamatan Selakau sebesar Rp18.500 per tabung.

Sejumlah warga juga menyampaikan laporan terkait dugaan penjualan LPG di atas HET pada salah satu pangkalan di Kecamatan Paloh. Sementara saat awak media ini mendatangi salah satu pangkalan yang ada di Kecamatan Teluk Keramat malah pemilik pangkalan yang ada di Sekura mengaku menjual Rp25 ribu per tabung.

Hingga berita ini diterbitkan pada Sabtu (13/6/2026), awak media masih berupaya memperoleh klarifikasi dari beberapa pihak pengelola pangkalan terkait.
Konfirmasi kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas maupun pihak PT Pertamina juga belum diperoleh karena bertepatan dengan hari libur akhir pekan.

Menanggapi kondisi tersebut, perwakilan Laskar Anti Korupsi Sawerigading Republik Indonesia (LAKSRI), Rudi Kurniawan, meminta pemerintah daerah dan aparat terkait melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan harga yang berlaku.

Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran distribusi maupun penjualan di atas ketentuan secara berulang, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.

Masyarakat juga diimbau melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan distribusi atau penjualan LPG subsidi melalui saluran pengaduan resmi maupun kepada instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti.