Kadis PPKH Sambas Luruskan Persepsi Soal Rekomendasi BBM Nelayan
- account_circle Radiman Lah
- calendar_month Sen, 8 Jun 2026
Foto dokumentasi istimewa
Sambas, Lidik.co – Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (PPKH) Kabupaten Sambas, Hendy Wijaya menegaskan bahwa rekomendasi BBM subsidi bagi nelayan bukanlah surat pembagian kuota Solar, melainkan surat keterangan bagi nelayan yang memenuhi syarat untuk membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan melaut.
Penegasan tersebut disampaikan Hendy dalam forum diskusi penyaluran BBM subsidi nelayan Kecamatan Paloh yang digelar Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas, Senin (8/6/2026).
“Jangan sampai terjadi miss interpretasi. Rekomendasi itu bukan surat bagi-bagi Solar, tetapi surat keterangan untuk membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan melaut,” ujarnya.
Menurut Hendy, data kebutuhan BBM nelayan dihitung menggunakan aplikasi XStar dari BPH Migas dengan mempertimbangkan spesifikasi kapal, Gross Tonnage (GT), kapasitas mesin hingga lama waktu berlayar.
Karena itu, lanjutnya, jumlah kebutuhan yang tercantum dalam rekomendasi belum tentu sama dengan realisasi distribusi di lapangan mengingat BBM subsidi memiliki keterbatasan.
“Kalau ada selisih antara kebutuhan dalam rekomendasi dengan realisasi distribusi itu wajar karena BBM subsidi memang terbatas,” katanya.
Ia juga mengimbau seluruh nelayan agar melengkapi rekomendasi apabila ingin membeli Solar subsidi karena aturan terbaru dari BPH Migas mensyaratkan dokumen tersebut.
Selain itu, Hendy menjelaskan bahwa BBM subsidi di SPBU Paloh tidak hanya diperuntukkan bagi nelayan, tetapi juga sektor pertanian dan transportasi umum.
“SPBU Paloh itu berbeda dengan SPBUN atau SPDN yang memang khusus melayani nelayan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Hendy mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas juga mendorong hadirnya SPBUN di Kecamatan Paloh sebagai solusi jangka panjang.
“Kalau ada SPBUN tentu persoalan seperti ini bisa diminimalisir. Kewenangan itu ada di Pertamina dan BPH Migas,” ujarnya.
Dinas PPKH Sambas juga berencana melakukan validasi dan verifikasi langsung terhadap data nelayan pengguna BBM subsidi guna memastikan penyaluran tepat sasaran.
Menurut Hendy, jumlah rekomendasi yang diterbitkan saat ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding sebelumnya.
“Dulu sekitar 181 rekomendasi, sekarang sudah lebih dari 300,” pungkasnya.
Hingga kini pemerintah daerah bersama HNSI dan pihak SPBU terus melakukan komunikasi guna menjaga distribusi BBM subsidi bagi nelayan tetap berjalan dengan baik.
- Penulis: Radiman Lah
- Editor: Redaksi
Saat ini belum ada komentar