Aliansi Sambas Bergerak Kawal 9 Tuntutan Rakyat di DPRD Sambas
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sen, 1 Sep 2025
Sambas, LIDIK.CO – Aliansi Sambas Bergerak yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Sambas menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sambas. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sembilan tuntutan strategis kepada Pemda dan DPRD Sambas. Tuntutan ini langsung direspons dan ditandatangani pada hari itu juga oleh sejumlah anggota DPRD, Senin (1/9/2025).
Adalah Muhammad Farhan, perwakilan aliansi, menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan suara akar rumput yang harus dikawal hingga terealisasi. “Respon pemerintah cukup baik, tapi perjuangan tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengawal agar hak-hak masyarakat dari lapisan bawah benar-benar diindahkan,” ujarnya berapi-api.
Berikut sembilan poin tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Sambas Bergerak :
1. Menolak kenaikan tunjangan gaji DPR.
2. Mengecam tindakan brutal aparat kepolisian yang bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2022.
3. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
4. Pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Sambas.
5. Atensi serius terhadap kesejahteraan tenaga honorer dan guru.
6. Pembentukan segera KPPAD Kabupaten Sambas.
7. Kejelasan dan penindakan terhadap aktivitas PETI yang meresahkan.
8. Transparansi terkait PBB di Kabupaten Sambas.
9. Evaluasi menyeluruh terhadap Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang menyerap 28% dari APBD.
Foto istimewa
Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar, menyambut baik aspirasi dari gabungan mahasiswa dan masyarakat tersebut. “Kami apresiasi gerakan mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan tuntutan secara tertib dan damai. Kami akan segera membahasnya dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Turut hadir dalam aksi tersebut Asisten I Pemda Sambas, Seno Hadi Sumekto. Ia dengan gamblang menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan aliansi. “Yang terpenting sekarang adalah aksi nyata, kami diberi waktu 7×24 jam untuk menindaklanjuti dan akan segera melakukan konsolidasi bersama DPRD,” jelas Seno.
Seno juga menekankan pentingnya transparansi dalam menjawab tuntutan yang menyangkut efisiensi anggaran. “Kami perlu membuka dokumen APBD dan berdiskusi terbuka dengan anggota DPRD serta aliansi agar semua pihak memahami konteksnya secara faktual,” pungkasnya.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar