Kadis PPKH Sambas: Rekomendasi BBM Nelayan Bukan Pembagian Kuota Solar

Foto dokumentasi istimewa

Sambas, Lidik.co – Pertemuan dan diskusi bersama yang difasilitasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas di Aula Dinas Perikanan Kabupaten Sambas, menghasilkan kesepahaman bersama terkait penyaluran BBM Solar subsidi bagi nelayan Kecamatan Paloh, Senin (8/6/2026).

Forum tersebut dihadiri Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (PPKH) Kabupaten Sambas, pengelola SPBU 65.794.001 Paloh, perwakilan nelayan, hingga jajaran HNSI Kabupaten Sambas.

Kepala Dinas PPKH Kabupaten Sambas, Hendy Wijaya menjelaskan bahwa rekomendasi yang diterbitkan pihaknya sejatinya merupakan surat keterangan bagi nelayan yang memenuhi syarat untuk membeli Solar subsidi sesuai kebutuhan melaut, bukan surat pembagian kuota BBM.

“Rekomendasi itu bukan berisi alokasi bagi-bagi Solar, tetapi surat keterangan untuk membeli Solar subsidi sesuai kebutuhan melaut,” jelas Hendy.

Ia menerangkan, jumlah kebutuhan BBM nelayan dihitung melalui aplikasi XStar yang dikeluarkan BPH Migas dengan memasukkan data kapal, Gross Tonnage (GT), spesifikasi mesin, hingga lama berlayar.

Menurut Hendy, perbedaan antara jumlah kebutuhan yang tercantum dalam rekomendasi dengan realisasi distribusi di lapangan merupakan hal yang wajar karena BBM subsidi memiliki keterbatasan secara nasional.

“BBM subsidi yang ada di SPBU Paloh itu diperuntukkan untuk umum, nelayan, petani dan transportasi umum. Berbeda dengan SPBUN atau SPDN yang memang khusus,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hendy juga mengimbau para nelayan agar terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan pihak SPBU, Dinas PPKH maupun HNSI apabila terjadi persoalan di lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sambas juga mendorong adanya SPBUN di Kecamatan Paloh sebagai solusi jangka panjang terhadap kebutuhan BBM nelayan.

“Kalau ada SPBUN tentu persoalan seperti ini bisa diminimalisir. Mudah-mudahan ada investor yang mau berinvestasi di Paloh,” katanya.

Hendy turut mengapresiasi sikap pengelola SPBU Paloh yang dinilai tetap terbuka dan komunikatif dalam melayani kebutuhan BBM nelayan.

“Pemilik SPBU sudah sangat welcome dan komunikatif. Beliau juga berupaya bagaimana nelayan di Paloh tetap mendapatkan pelayanan BBM subsidi,” ucapnya.

Sementara itu, pemilik SPBU 65.794.001 Paloh, Agus Salim mengaku sempat mempertimbangkan penghentian penyaluran Solar subsidi kepada nelayan akibat berbagai persoalan dan informasi yang berkembang.

Namun setelah dilakukan pertemuan bersama nelayan, HNSI dan pemerintah daerah, keputusan tersebut akhirnya dibatalkan.

“Dengan adanya pertemuan ini kita sepakat bahwa kebutuhan BBM nelayan tetap kita salurkan,” kata Agus Salim.

Ia menyebut pertemuan tersebut memberikan pemahaman bersama bahwa kebutuhan BBM bagi nelayan Paloh memang sangat penting untuk menunjang aktivitas melaut masyarakat pesisir.

Menurut Agus, dari total sekitar 96 KL BBM yang tersedia, sebagian dialokasikan untuk sektor nelayan dan pertanian.

Sementara itu, Sekretaris HNSI Kabupaten Sambas, Amiruddin mengatakan forum tersebut menjadi ruang komunikasi untuk menyelesaikan keresahan yang sempat berkembang di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini semua permasalahan menjadi clear dan pihak SPBU siap kembali menyalurkan Solar subsidi kepada nelayan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau nelayan agar menyampaikan setiap persoalan melalui jalur komunikasi yang tepat kepada pihak terkait sehingga persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Hingga berita ini diterbitkan, komunikasi antara pihak nelayan, SPBU, HNSI dan pemerintah daerah disebut terus berjalan guna menjaga pelayanan BBM subsidi bagi nelayan tetap kondusif.