SPBUN Kuala Rampung, 292 Nelayan Selakau Menunggu Kepastian
- account_circle Radiman Lah
- calendar_month Jum, 20 Feb 2026

Meski fasilitas telah selesai dibangun dan uji coba berjalan sejak awal 2026, ratusan nelayan di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas belum dapat mengakses BBM subsidi secara optimal karena keterbatasan penerbitan barcode resmi.
Sambas, Lidik.co
Stasiun Pengisian BBM Nelayan (SPBUN) bernomor 68.794.004 di Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, telah selesai dibangun dan diresmikan pada awal Januari 2026. Namun hingga kini fasilitas yang ditujukan khusus untuk nelayan tersebut baru beroperasi secara terbatas melalui tahap uji coba.
Uji coba dilakukan dengan melibatkan 10 nelayan yang menggunakan barcode khusus SPBUN Kuala, sementara ratusan nelayan lainnya masih menunggu operasional penuh.

Sungai Selakau pagi hari
Kepala Desa Kuala, A. Rafik, meminta pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas, BPH Migas, serta Pertamina agar segera mendorong percepatan layanan SPBUN tersebut.
“Kami berharap SPBUN Desa Kuala dapat segera melayani kebutuhan BBM jenis solar bersubsidi bagi nelayan di Kecamatan Selakau,” ujarnya.
Ia juga menegaskan harga solar subsidi harus tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp6.800 per liter serta disalurkan menggunakan barcode yang dipegang langsung oleh nelayan penerima agar tidak disalahgunakan pihak lain.
“Kami berharap pengurusan rekomendasi barcode dipercepat dan dipermudah supaya nelayan mudah melaut,” tambahnya.
Investasi Swasta, Operasional Belum Optimal
SPBUN Kuala diketahui merupakan investasi pengusaha perorangan untuk memenuhi kebutuhan BBM nelayan Selakau. Fasilitas ini mulai dibangun pada 2023 dan rampung pada Januari 2026.
Meski berada di darat, lokasinya sangat dekat dengan tempat sandar kapal nelayan di sepanjang Sungai Selakau serta kawasan permukiman warga.
Kepemilikan SPBUN sempat menjadi perbincangan setelah adanya penggerebekan oleh masyarakat beberapa waktu lalu. Sejumlah nama seperti Haji Dede dan Andi Syarif alias Andi Merdeka disebut-sebut sebagai pemilik, namun hingga kini belum dapat dimintai konfirmasi.
Jam operasional masih terbatas dan kapasitas penyimpanan belum diumumkan secara resmi. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya memperkirakan kuota solar subsidi SPBUN Kuala sekitar 16 ribu liter per minggu.
292 Nelayan Diajukan, Baru 10 Barcode Uji Coba
Gustian alias Lobek, warga Selakau yang mengaku sebagai koordinator nelayan. Ia juga sekaligus pihak yang mengaku mengurus pengajuan barcode kepada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Sambas.
Namun menurutnya pada tahap awal, baru 10 orang nelayan mendapat barcode yang digunakan dalam uji coba sistem. Ia optimis selesai uji coba berjalan lancar maka 292 nelayan lainnya akan mendapat barcode.
“Harapan kami kuota BBM solar subsidi bisa ditambah setelah uji coba 10 barcode ini berjalan lancar dan terbaca karena ada 292 nelayan sudah diusulkan untuk mendapatkan barcode dari Dinas Kelautan Perikanan Sambas,” ujarnya.
Ia menjelaskan pengajuan barcode harus melalui rekomendasi Kepala Desa sebelum diteruskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas.
Nelayan Masih Bergantung pada SPBU Darat
Sebelum SPBUN tersedia, nelayan Selakau harus membeli BBM di SPBU darat yang jaraknya relatif jauh dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pelabuhan nelayan.
Harga BBM di SPBU darat sebenarnya dijual sesuai HET, namun nelayan kerap harus menggunakan jasa titip pembelian atau jasa antre berbayar sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih tinggi dari harga resmi.
Praktik seperti ini memang lazim terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sambas karena adanya keuntungan ekonomis bagi pihak yang menyediakan jasa tersebut.
Praktik ini dikenal sebagai “cangkau”, yakni pembelian BBM subsidi sesuai HET, kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Salah satu pemicu adalah kondisi keterbatasan akses dan antrean panjang di SPBU darat.
Akhirnya nelayan kerap mengandalkan jasa perantara berbayar dan akibatnya, harga BBM yang diterima di tingkat nelayan melampaui HET dan pada jalur non resmi dilaporkan mencapai Rp8.000 per liter atau bahkan bisa lebih.
- Penulis: Radiman Lah
- Editor: Radiman Lah

















Saat ini belum ada komentar